Minggu, 01 November 2009

SEJARAH - KONDISI MASYARAKAT INDONESIA MASA KOLONIAL

KONDISI MASYARAKAT INDONESIA MASA KOLONIAL
Bidang Politik
Struktur Birokrasi
Dengan diterapkannya kebijakan politik kolonial Belanda di Indonesia masuk pula pengaruh Belanda dalam bidang struktur birokrasi Indonesia mulai terjadi ketika pemerintahan belanda meneapkan undang-undang dasar baru pada tahun 1848. Pada tahun 1854, pemerintah colonial Belanda di Indonesia mengumumkan penerapan struktur birokrasi baru.
Struktur pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan, kini mulai menganut sistem kepegawaian. Berdasarkan Surat Edaran 1867, ditentukan bahwa seorang colonial, memperhatikan penanaman bahan pangan, dan mengawasi pelaksanaan tanam paksa, mengawasi perjanjian dagang dengan bangsa-bangsa eropa dan mengawasi sekolah-sekolah pribumi
Sistem Pemerintahan
Perubahan sistem birokrasi tak pelak turut mengubah sistem pemerintahan colonial diindonesia. Selama pemerintahanya, gubernur jendral Daendels (1808-1811) menjadikan jawa sebagai pusat pemerintahan dan membaginya menjadi kesatuan-kesatuan wilayah yang di sebut prefecture.
Perubahan sistem pemerintahan baru terlaksana setelah indonesia di kuasai kembali oleh belanda. Pemerintahan belanda mengeluarkan undang-undang desentralisasi 1903. Isinya sebagai berikut
1. Pendelegasian kekuasaan pusat ke hindia belanda, dari pemerintahan hindia belanda ke departemen, pejabat local dan dari pejabat belanda ke pejabat pribumi.
2. Menciptakan lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri.
3. Pemisahan keuangan pusat dan daerah.
Selain UU Desentralisasi perubahan sistem pemerintahan juga didorong oleh peraturan pembebasan dari perwalian 1922, serta sistem pemerintahan baru. Berdasarkan UU ini, indonesia di bagi menjadi kesatuan-kesatuan daerah yang disebut Gouvernementen dengan gubernur sebagai pemimpinnya. Pembentukan pemerintahan daerah ini di mulai dari jawa barat pada tahun 1926 jawa timur pada tahun 1929, dan jawa tengah pada tahun 1930. Perubahan sistem pemerintahaan ini di lanjutkan dengan penghapusan Dewan Karesidenan pada tahun 1925 dan di bentuk dewan kabutan.
Sistem Hukum
Selain struktur birokrasi dan sistem pemerintahan, sistem hokum Indonesia juga mengalami perubahan. Sistem hukum Indonesia yang sebelumnya berdasarkan hukum adat tradisional berangsur-angsur digantikan oleh sistem hukum barat modern.Peletak sistem awal sistem ini di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Daendels, yang telah memperkenalkan sistem pengadilan keliling dan pengadilan pribumi disetiap prefecture yang disebut Landgerecht.

Kebijakan colonial dalam bidang hokum dilanjutkan dengan perndirian mahkamah agung (Hog-Gerechtschof). Mahkamah agung merupakan lembaga peradilan atau yudikatif tertinngi di Indonesia itu, sejak tahun 1848, mahkamah agung mendapat kekuasaan untuk mengawasu seluruh pengadilan di Jawa. Sementara itu sejak, 1854, semua peraturan pemerintah yang berasal dari raja, putra mahkota, dan gubernur jenderal yang dinyatakan sbg undang-undang.
Bidang Ekonomi
Komersialisasi, Moneterisasi, dan Industrialisasi
Kebijakan ekonomi colonial belanda di Indonesia sangat di pengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeribelanda. Pada saat itu, belanda sedang menghadapi masalah minimnya sumber dana dalam negeri akibat utang perang yang menumpuk. Kebijakan bermotif ekonomi yang pertama kali di terapkan adalah tanam paksa (cultuur stelsel). Dengan tanam paksa,belanda mulai melakukan eksploitasi kekayaan alam Indonesia umtuk menutup utang-utang yang dimilikinya.
Pada tahun 1870, belanda menerapkan kebijakan ekonomi pintu terbuka. Dengan kebijakan ini, dimulailah era komersialisasi, moneterisasi dan industrialisasi di Indonesia. Belanda memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk masuk ke Indonesia, melakukan perdagangan, dan menanamkan modalnya di Indonesia.Politik pintu terbuka didorong dengan dibukanya terusan suez pada tahun 1869. pembukaan terusan ini semakin memudahkan lalu lintas perdagangan internasional.
Kekuatan modal asing yang masuk ke Indonesia, secara tidak langsung telah mendorong proses industrilisasi secara lebih cepat. Muncul perkebunan-perkebunan di banyak daerah yang didukung dana luar negeri. Di antara Negara-negara yang banyak menanamkan modalnya di Indonesia saat itu adalah Belgia, Amerika Serikat, dan swiss (dalam perkebunan karet), Inggris (dalam perkebunan teh), serta Cina dan Jepang (dalam perkebunan tebu).

Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa colonial Belanda ini mempengaruhi berbagai segi kehidupan rakyat Indonesia. Kondisi ini, antara lain mempengaruhi sector perdagangan, pertanian,perikanan, industri, infrastruktur, dan taraf hidup rakyat secara umum.
Perkembangan perekonomian yang semakin pesat telah mendorong pemerintah Belanda untuk membangun sarana infrastruktur di Indonesia. Pembangunan jalan, rel kereta api,bendungan system irigasi, serta pusat pembangkit listrik dimaksudkan untuk memperlancar prose industrialisasi yang sedang berjalan. Namun, perkembangan ekonomi selama masa colonial belanda ini tidak membawa pengaruh berarti dalam perbaikan taraf hidup rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah belanda, ternyata tidak ditujukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapakn Belanda hanyalah demi kepentingan dalam negeri Belanda sendiri.
Bidang social
Mobilitas sosial

Dalam struktur masyarakat kolonial, masyarakat indoneia meliputi golongan eropa, asia, dan timur jauh, serta golongan pribumi . .
Golongan eropa yg tinggal di indonesia meliputi,belanda, inggris, amerika, belgia, swiss, dan perancis. golongan eropa memiliki kekuasaan besar dan status sosial mereka lbih tinggi di banding dgn golongan golongan lain yg ada di indonesia.
Golongan asia dan timur jauh yg tinggal di indonesia meliputi, bangsa cina, india, dan arab. sebagian besar adalah pedagang yg menguasai sektor perdagangan eceran, tekstil, dan mesin elektronik. status ekonomi mereka yg tinggi membuat pemerintah belanda memberikan banyak kemudahan dalam sektor perdagangan.
Golongan pribumi ialah penduduk asli indonesia dan golongan mayoritas indonesia. walaupun merupakan golongan mayoritas tapi golongan ini berada pada lapisan terbawah dalam stratifikasi sosial masyarakat kolonial di Indonesia.

Stratifikasi Sosial
Stratifikasi masyarakat indonesia sebelum datangnya belanda terdiri atas golongan bangsawan (kelas atas), golongan birokrat pemerintah(kelas menengah)dan golongan rakyat jelata (kelas bawah). pengelompokan ini di dasarkan pada faktor kekuasaan dan keturunan yg dimiliki golongan bangsawan di indonesia pada saat itu.

Setelah datangnya belanda ke indonesia, srtatifikasi masyarakat indonesia pun mengalami perubahan. bangsa belanda, dgn kekuasaanya mengambil alih kedudukan kaum bangsawan sebagai golongan klas atas dalam struktur masyarakat indonesia sat itu. pada lpisa strata di bawahnya trdapat golongan bangsawan dan birokrat pemerintah yg memiliki privilage atau hak hak istimewa untuk memegang kekuasaan pemeintah. lapisan trakhir dalam stratifikasi sosial ini yaitu kebanyakan yg berkerja sebgai petani kecil, buruh angkut, kuli kontrak, dan pekerjaan pekerjaan kasar lainnya.
Demografis dan Mobilitas Penduduk
Masa kolonial Belanda di Indonesia juga mngekibatkan terjadinya perubahan struktur kependudukan atau demografi penduduk dan mobilitas penduduk. Masuknya pengaruh social dan budaya barat serta kemajuan ekonomi di indonesia telah membentuk pola kependudukan yang mengikuti sistem kependudukan modern.
Berasamaan dengan berlangsungnya perubahan struktur demografis, terjadi mobilitas penduduk dari desa ke kota-kota yang baru berdiri. Sejak awal abad 19 arus urbanisasi ini telah menimbulkan masalah baru. Kota-kota yang baru berdiri di penuhi para pendatang dari desa yang hendak mencari pekerjaan.
Perbedaan tingkat kehidupan desa-kota sangat mencolok, serta semakin berkurangnya tanah pertanian di daerah pedesaan turut menjadi factor pendorong berduyun-duyunnya penduduk desa datang ke kota.
Kedudukan dan Peran Perempuan
Kualitas dan gaya hidup kaum Barat, termasuk kaum perempuannya, yang menjujung tinggi kebebasan terlihat begitu kontras dengan kualitas dan gaya hidup dengan kaum pribumi yang beghitu terikat akan tradisi dan adat. Hal ini menyadarkan kaum terpelajar akan keterbelakangan dan kekolotan masyarakat dan kaum perempuan indonesia
Tokoh perempuan Indonesia yang dinilai sebagai pelopor kesadaran ini adalah R.A Kartini, seorang putri bupati jepara, melalui surat-suratnya kepada Stella Zeehandelaar dan Prof F.K Anton di belanda, Kartini memimpikan sebuah perubahan masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan. Kartini memimpikan sebuah tatanan social yang kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki.

1 komentar: